Tenaga Honorer di Sawahlunto Terancam Kehilangan Pekerjaan

SAWAHLUNTO – Sebanyak 1.804 tenaga honorer di Sawahlunto terancam kehilangan pekerjaan. Komisi pemerintahan DPRD Sawahlunto minta pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib tenaga honorer.

“Kami minta, pemerintah kota terus memperjuangkan nasib tenaga honorer dan mencermati perkembangan, ” kata Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Sawahlunto, Dasrial Ery, Senin (20/6).

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Dasrial Ery menyampaikan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sawahlunto dengan Sekretaris Daerah Ambun Kadri dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK PSDM) setempat, Guspriadi.

Anggota Komisi I DPRD yang hadir dalam rapat dengar pendapat itu, Iwan Kurniawan, Ronal Kardinal, Masril dan Reflizal.

Baca juga: Kapolri: Profesi Satpam Mulia, Sangat Penting Membantu Tugas Kepolisian

Politisi PDIP ini juga minta Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto bisa mencari solusi terhadap persoalan dihadapi tenaga honorer.

Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan berharap ada solusi tidak merugikan bagi tenaga honorer. “Selama ini pemerintah kota sudah terbantu dengan tenaga dan pemikiran oleh tenaga honorer, saatnya pula memperjuangkan nasib mereka, ” ujar Masril dari PKPI.

Baca juga: Wagub Sumbar Jadi Mentor Ratusan Calon Mahasiswa Pariaman, Cetak SDM Unggul

Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Ambun Kadri mengemukakan, tenaga honorer, keberadaannya sangat dibutuhkan. “Kita mencoba menyurati Menpan RB agar tenaga honorer di luar guru dan medis bisa ikut PPPK, ” tutur Ambun.

Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK PSDM) Sawahlunto, Guspriadi menjelaskan, saat ini yang bisa dilakukan menyiapkan data dan gaji tenaga honorer sesuai yang diminta. Persoalan tenaga honorer yang dihadapi Sawahlunto saat ini, adalah masalah nasional.

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan. Penghapusan itu terhitung mulai 28 November 2023.(**)